Fullcirclegroup.net

Media Informasi dan Forum Politik

Pakar KPK: Status Terduga Nurhadi Resmi Walau Agus Cs Sempat Kembalikan Amanat

Pengembalian amanat yang pernah dikerjakan tiga pimpinan KPK 2014-2019 jadi masalah dalam tuntutan praperadilan yang diserahkan bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Nurhadi cs menyebutkan penentuan terduga yang dikerjakan pimpinan KPK pada dianya tidak resmi sebab tiga pimpinan KPK pernah kembalikan amanat ke Presiden Joko Widodo. Praperadilan ini diserahkan Nurhadi dengan 2 orang yang lain yakni Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi) serta Hiendra Soenjoto (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal/MIT). Ketiganya dengan status terduga di KPK dengan dugaan Nurhadi serta Rezky terima suap dari Hiendra.

Dalam persidangan praperadilan yang di pimpin hakim tunggal Ahmad Jaini itu, KPK mendatangkan pakar hukum administrasi negara W Riawan Tjandra. Riawan menerangkan masalah pengembalian amanat yang dikerjakan tiga bekas pimpinan KPK sebelum jabatannya selesai. Menurut Riawan, pengembalian amanat itu hal yang normal serta biasa berlangsung pada suatu organisasi atau instansi. Serta, menurut Riawan, pengembalian amanat itu ekspresi satu orang menggambarkan kekecewaan atas satu ketetapan.

“Jika menurut saya yang namanya penerimaan amanat tidak diketahui di hukum administrasi. Sebab jika pengembalian amanat itu pengembalian pekerjaan di pimpinan yang sama. Tetapi, jika susunan langsung tidak ada amanat, jika saya lihat beberapa kata (amanat) itu tidak berguna, jika selesai jabatan ya saat keluar surat baru serta ada proses seleksi untuk menjelaskan mengikatnya (berhenti),” jelas Riawan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca juga : ADA SURPRISE DARI EUNHYUK & SHINDONG DARI KONSER SUPER JUNIOR SORE INI

“Menurut saya seorang pimpinan pasti alami depresi itu biasa. Saya sebutkan ini sebab ada pengalaman manajerial organisasi. Biasa jika ngomong balikin amanat biasa. Ingin ngomong apapun, tetapi jika tidak ada penghentian, itu sama saja itu cuma cerminan tidak kenikmatan,” paparnya. Riawan menjelaskan walau ada perkataan pengembalian amanat dari seorang pimpinan instansi, tetapi tidak diikutkan dengan SK pengunduran diri, pengembalian amanat itu tidak berlaku. Menurut dia dalam kerangka ini, pimpinan KPK tetap punya kuasa dalam memutuskan terduga atau penyidikan masalah.

“Berkaitan dengan aksi tindakan pro yusticia yang dikerjakan pimpinan KPK 2014-2019 itu apa aksi penentuan terduga atau aksi keluarkan surat perintah pemeriksaan itu masih resmi?” bertanya team hukum KPK Evi Laila Ridwan menyebutkan semua perintah yang diputuskan pimpinan KPK waktu itu masih resmi. Walau beberapa pimpinan KPK pernah mengatakan kembalikan amanat di depan publik.

“Iya (masih resmi). Jadi kewenangan-kewenangan yang dilaksakanan berdasar ketentuan perundang undangan selama tidak ditest instansi yang berkuasa, karenanya masih resmi,” papar ia. Untuk didapati, dalam masalah intinya Nurhadi disangka KPK terima keseluruhan Rp 46 miliar dengan perincian Rp 33.100.000.000 dari Hiendra lewat Rezky serta Rp 12,9 miliar jadi gratifikasi. Untuk gratifikasi, KPK belum memaparkan dengan detil terkecuali keterikatan dengan perlakuan masalah perselisihan tanah pada tingkat kasasi serta PK (pemeriksaan kembali) di MA.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top