Fullcirclegroup.net

Media Informasi dan Forum Politik

Ahli Hukum Anggap Jokowi Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti sedih dengan pengakuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang malas menerbitkan Ketentuan Pemerintah Alternatif Undang-Undang Komisi Pembasmian Korupsi (perpu KPK). Menurutnya, pemimpin yang tidak memberi dukungan pembasmian korupsi tidak wajar mendapatkan suport.

“Untuk saya pemimpin yang tidak memberi dukungan pembasmian korupsi tidak wajar untuk memperoleh suport,” kata Bivitri waktu dihubungi, Sabtu, 2 November 2019.

Bivitri salah satu tokoh yang gagasannya diminta Jokowi berkaitan wawasan penerbitan perpu KPK. Pertemuan di antara Jokowi serta 41 tokoh itu dikerjakan di Istana Negara pada 26 September 2019. Pertemuan itu digelar sesudah gelombang demonstrasi mahasiswa di beberapa kota menampik UU KPK hasil koreksi serta pengesahan perancangan UU polemis yang lain.

Selesai pertemuan, Jokowi mengatakan akan memperhitungkan penerbitan perpu. Tetapi, niatan itu mengendur sesudah pertemuan dengan pimpinan parpol pada 30 September 2019.

Ini Alasan Kenapa Kalian Harus Berhati-Hati Menjadi CPNS 2019

Bivitri menjelaskan masih optimistis jika perpu yang dapat gagalkan pelemahan KPK akan ada sesudah Jokowi dikukuhkan pada 20 Oktober 2019. Tokoh lain yang turut pertemuan dengan Jokowi juga punyai optimisme sama. Karena, mereka menyangka Jokowi tengah menanti keadaan politik kembali dingin selesai pengukuhan dianya.

Tetapi, Bivitri akui keinginan itu pupus waktu Jokowi mengatakan belum ingin menerbitkan perpu dengan fakta UU KPK masih digugat di Mahkamah Konstitusi.

“Kita harus menghormati beberapa proses semacam itu. Jangan ada orang yang masih berproses uji materi, selanjutnya langsung ditimpa dengan satu ketetapan lainnya. Saya anggap kita harus tahu sopan-santun dalam bertata negara,” kata Jokowi dalam diskusi bersama dengan wartawan Istana Kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Menurut Bivitri alasan yang dikemukakan Jokowi tidak beralasan. Pendiri Sekolah Hukum Jentera ini menjelaskan Jokowi masih dapat menerbitkan Perpu, walau tuntutan pada UU KPK hasil koreksi masih disidangkan di MK. “Jadi tidak benar itu jika tidak sopan jika keluarkan perpu. Itu benar-benar tidak benar,” katanya.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top